Petani Lelah di Negeri Agraris: Permasalahan Tani Tak Kunjung Selesai

Opini1101 Views

Berbagi News – Indonesia merupakan bentuk nyata dari negara dengan luas lahan pertanian yang cukup luas diantara deretan negara-negara di dunia, dengan luas 8.087 juta ha di seluruh Indonesia (BPS, 2015).

Pertanian di Indonesia tidak hanya mengarah pada pertanian sempit, namun Indonesia memiliki sumber daya alam yang mendukung pertanian dalam arti luas seperti laut, hutan untuk perikanan dan perhutanan serta masih banyak lainnya, dari hal itu juga Indonesia dijuluki menjadi negara agraris karena warga negaranya dominan bermata pencarian sebagai petani dan sebagai negara maritim karena melimpahnya perairan yang terdapat di Indonesia, bahkan Indonesia sempat disebut sebagai paru-paru dunia, karena kelestarian hutannya yang masih terjaga.

Limpahan alam yang diperuntukkan Indonesia bukan sembarangan atau luar biasa, dengan keragaman alam sebagai sumber perekonomian negara, Indonesia memiliki modal yang cukup besar untuk pemanfaatan ketahanan hidup bernegara

Produktifitas, luas area lahan pertanian yang secara tidak langsung menurunkan tingkat produksi pertanian.

Kita ketahui sektor pertanian ditopang oleh subsektor lainnya, yakni sektor perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan serta tanaman pangan, dimana sektor tanaman pangan yang menjadi prioritas karena termasuk dalam kategori kebutuhan primer, maka tidak heran bila setiap negara khususnya negara Indonesia yang merupakan negara agraris setiap tahun berupaya untuk memaksimalkan sektor ini. namun, faktanya banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan bertani serta banyak isu tentang pertanian. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terlihat dari pembangunan yang dilakukan.

Pembangunan nasional merupakan sebuah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak, melainkan perlu adanya dukungan dari berbagai pihak terkait. Semuanya perlu adanya kerja sama antara pihak pemerintah dengan pemerintah daerah. Pemerintah harus mengetahui pembangunan yang ada seperti pembangunan yang ada di tingkat pedesaan belum maksimal maka pemerintah pusat wajib melakukan koreksi terhadap kinerja yang telah dilakukan selama ini. Pembangunan di tingkat daerah dapat berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan dari pemerintah pusat, Misalnya: Pertama, Dibeberapa daerah, alih fungsi lahan terjadi besar-besaran. Banyak lahan produktif beralih fungsi menjadi area perumahan, industri, dan sentra bisnis. Sektor pertanian terbatas dan sudah kalah dengan kapitalisme.

Baca Juga :  Pupuk Langka, Petani Menjerit

Kedua, Sebagian masyarakat khususnya generasi muda bangsa yang bergeser orientasinya dengan tidak lagi tertarik menjadi petani dan lebih memilih jalan hidup yang lebih menjanjikan dengan kehidupan perkantoran. mereka menganggap petani tidak membawa hasil yang menjanjikan dan keuntungan yang diperoleh sedikit bahkan rugi.

Ketiga, Terkait dengan tenaga penyuluh yang terbatas jumlahnya. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap intensitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani terkait dengan beberapa perkembangan teknologi dan cara-cara update dalam peningkatan produktifitas hasil pertanian.

Keempat, Terkait dengan masalah pupuk termasuk sistem distribusinya, hal yang menonjol disini pupuk yang dibutuhkan petani tidak tepat waktu dan tepat jumlah. Dari beberapa laporan kelompok tani dan petani secara pribadi, penggarap sesuai dengan hasil dialog dibeberapa daerah atau wilayah. Disampaikan bahwa masalah distribusi pupuk tidak lancar dan terlambat saat diperlukan oleh petani serta harga bervariasi dan lebih cenderung lebih mahal. disamping itu beberapa daerah, pupuk tidak disalurkan kepada daerah tersebut sesuai lokasi peruntukannya melainkan ditimbun dan dialihkan guna untuk mencari keuntungan yang lebih besar dari penjualan pupuk tersebut.

Kelima, Sistem irigasi atau pengairan lahan juga menjadi permasalahan. Permasalahan irigasi ini di beberapa tempat tidak sama, terdapat daerah yang irigasinya cukup, ada juga daerah yang irigasinya kurang bahkan terdapat daerah yang dalam kategori kering. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas hasil serta berpengaruh terhadap IP atau kepanjangannya ”Indek Pertanaman” di masing-masing daerah.

Keenam, Masalah hama. Hama yang terjadi saat ini yang menonjol adalah serangga dan tikus sawah. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap presentase hidup tanaman dan tentunya hasil pertanian pun akan kurang optimal.

Baca Juga :  TikTok Sebagai Alat Propaganda

Ketujuh, Terkait dengan alsintan. Keberadaan alsintan yang masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan petani juga menjadi faktor penghambat dalam proses pengolahan dan pemanenan.

Kedelapan, Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga padi, jagung, dan lain-lain. Hal ini juga menjadi bagian problem bagi petani penggarap, karena pada saat panen harga-harga tersebut turun yang tentunya dapat mempengaruhi besarnya keuntungan dan bahkan dapat juga menimbulkan kerugian, tetapi pada saat tidak panen harga terjadi kelonjakan naik.

Semoga pertanian kita ke depan dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat Indonesia umumnya dan masyatarakat NTB khususnya. Karena pertanian merukapan sektor utama penopang kebutuhan masyarakat NTB….InsyaAllah ada keberkahan untuk Indonesia dari Pertanian. (Gita Ananda Putri)