Penulis: Weni Septia, Mahasiswa S1, KPI (Komunikasi Penyiaran Islam ) UIN Mataram
BERBAGI News – Korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Pada dasarnya korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja terutama orang- orang yang memiliki kepentingan di negara ini, namun diantara kasus – kasus korupsi yang paling bahaya adalah kasus korupsi politik karena dampaknya selalu melibatkan banyak orang.
Korupsi pilitik adalah fenomena dimana seseorang individu atau kelompok yang memiliki posisi kuasa politik yang menyalahgunakan wewenang mereka untuk manipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan guna untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Saat ini korupsi politik di Indonesia sering kali lebih mengutamakan kepentingan pemerintah dari pada rakyat.
Korupsi politik merupakan salah satu tantangan serius dalam sistem pemerintahan, terutama ketika kepentingan pemerintah lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat. Hal ini sering terjadi ketika pejabat publik atau politisi memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu, sementara kesejahteraan rakyat yang mereka wakili justru terabaikan.
Ketika kepentingan pemerintah atau elit politik menjadi prioritas, kebijakan yang diambil cenderung lebih menguntungkan segelintir orang dibandingkan dengan mayoritas rakyat.
Dalam banyak situasi, kebijakan ini bahkan dapat merugikan masyarakat, memperlebar kesenjangan sosial, atau menghambat perkembangan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Korupsi politik tidak hanya muncul dalam bentuk suap atau penggelapan dana, tetapi juga bisa berupa manipulasi kebijakan, pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan, atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
Dampak dari korupsi politik ini sangat merugikan masyarakat. Ketika keputusan pemerintah lebih dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok, program-program publik yang seharusnya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
Rakyat menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka, sementara elit politik terus menikmati kekuasaan dan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah.
Dalam konteks ini, sangat penting untuk menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu yang hanya mengutamakan keuntungan pribadi atau politik.
Hanya dengan cara ini, korupsi politik dapat diminimalisir, dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. (red)
