Berbaginews .com – Anggota Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi menyatakan ada perubahan target pendapatan di APBD Perubahan 2026 khususnya pada item retribusi izin pertambangan rakyat (IPR/Ipera).
Target awal yang mencapai Rp 28 milyar sesuai titik izin IPR yang diajukan ke kementerian ESDM, namun hingga saat ini baru tiga IPR yang keluar izinnya.
“Dari tiga IPR ini kita menargetkan PAD sebesar Rp 13 milyar,” katanya usai rapat paripurna, Selasa 16 September 2026.
Sambirang mengakui, dalam pengajuan IPR ke kementerian ESDM, pemohon harus menyertakan rencana bisnis termasuk pasca penambangan sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian administrasi.
“Juga diperlukan koordinasi antar instansi sehingga membutuhkan waktu yang panjang,” katanya.***
