BERBAGI News – Perkembangan kecerdasan buatan (AI) seperti Google Veo 3 telah membawa perubahan besar dalam dunia komunikasi visual. Teknologi ini mampu menghasilkan video yang sangat realistis hanya dari teks sederhana.
Di satu sisi, kemajuan ini membuka peluang bagi kreativitas, pendidikan, penyiaran, hingga industri film. Namun, di sisi lain, kemampuan AI untuk menghasilkan visual “nyaris sempurna” memunculkan ancaman yang tidak bisa dianggap remeh: lahirnya era informasi palsu berbentuk video atau deepfake.
Mafindo menemukan 1.593 hoaks selama Oktober 2024 sampai Oktober 2025, dan 202 di antaranya dibuat memakai AI seperti deepfake dan generative AI.
Tahun 2025 ini jumlah deepfake makin meningkat dan lebih mengkhawatirkan dibanding tahun lalu, apalagi karena sebagian sudah mulai masuk ke isu sensitif seperti budaya, agama, dan SARA.
Contoh konkretnya adalah video palsu Sri Mulyani yang dibuat seolah-olah bilang “guru itu beban negara”.
Indonesia sendiri masih belum punya kerangka mitigasi yang kuat, sehingga Mafindo meminta pemerintah, platform digital, dan masyarakat buat lebih siap, mulai dari literasi digital sampai penandaan otomatis konten AI.
Sekitar akhir Oktober muncul video palsu Presiden Jokowi yang dibuat seolah-olah fasih berpidato dalam bahasa Mandarin, padahal video aslinya dari USINDO tahun 2015.
Deepfake ini dipakai buat mendukung narasi jahat bahwa pemerintah dikendalikan China. Fenomena seperti ini bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi juga muncul di India, Taiwan, Prancis, Filipina, Brazil, dan Amerika Serikat.
Di Amerika Serikat misalnya, ada iklan politik deepfake soal Biden dan video palsu Hillary Clinton yang dibuat seolah mendukung Ron DeSantis.
Deepfake makin sering dipakai buat menjatuhkan lawan politik karena bisa meniru suara dan wajah dengan sangat mirip, apalagi sekarang kampanye politik juga banyak mengandalkan AI dan big data. Bahkan sudah ada bukti penyalahgunaan seperti bot-bot politik yang nyebar propaganda dan hoaks untuk ngegiring opini publik.
Fenomena deepfake kini menjadi masalah nyata di Indonesia. Kasus penipuan dengan mencatut wajah Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa masyarakat kita sudah menjadi sasaran penyalahgunaan teknologi ini.
Teknologi deepfake makin sering dipakai buat nyebarin hoaks, dan ini bikin masyarakat bingung karena susah bedain mana yang asli mana yang palsu.
Isu yang paling bikin ribut adalah deepfake dipakai buat nyebarin disinformasi politik, dan ini bikin opini publik jadi kacau. Hal seperti ini hanya kejadian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara pas musim pemilu.
Deepfake dipakai buat ngejatuhin lawan politik, misalnya bikin video palsu Hillary Clinton dukung kandidat dari partai lawan. Hasilnya, masyarakat jadi makin mudah terbelah dan nggak tahu mana info yang asli.
Kasusnya makin parah karena deepfake mulai menyentuh isu sensitif kayak SARA dan bahkan sudah ngejebak tokoh publik seperti Sri Mulyani. Video dibuat sedemikian rupa sehingga tampak autentik, padahal seluruhnya palsu.
Korbannya tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi kepercayaan publik terhadap pejabat dan pemerintah juga turut tergerus. Dalam komunikasi politik, kepercayaan merupakan modal utama. Ketika kepercayaan rusak, maka legitimasi dan citra lembaga pun ikut melemah.
Selain itu, deepfake turut membuka celah kriminalitas baru, seperti penipuan daring, pemerasan, hingga penyebaran konten asusila yang tidak sesuai kenyataan.
Masalah ini bukan hanya teknis, tetapi juga etis, sosial, bahkan moral. Jika tidak dikendalikan, masyarakat berisiko hidup dalam kondisi “post-truth” di mana fakta menjadi kabur dan persepsi menjadi senjata politik yang berbahaya.
Melihat berbagai ancaman tersebut, pengawasan terhadap teknologi AI harus diperkuat. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang jelas agar pemanfaatan AI tetap berada dalam jalur yang aman. Instrumen hukum harus mampu menindak pembuatan dan penyebaran deepfake yang merugikan masyarakat.
Di sisi lain, platform digital juga wajib menyediakan fitur verifikasi konten berbasis AI yang mudah digunakan publik.
Sebagai mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, saya melihat bahwa “tugas generasi kita bukan hanya menyampaikan pesan secara efektif, tetapi juga menjaga kemurnian informasi agar tidak disalahgunakan.”
Literasi digital menjadi sangat penting karena “mengkritisi sumber, memeriksa konteks, dan mengenali tanda-tanda manipulasi adalah langkah sederhana tetapi sangat penting.” Teknologi AI memang pedang bermata dua, sehingga “tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menghilangkan nilai kebenaran.”
Dengan pengawasan, edukasi, dan pemanfaatan teknologi secara etis, “AI bukanlah ancaman, melainkan mitra dalam membangun komunikasi politik yang lebih transparan dan beradab.”
Selain itu, peran mahasiswa juga bisa diperluas melalui pembuatan konten edukatif dan kampanye literasi digital di media sosial atau lingkungan kampus. Dengan aktif memberikan contoh dan informasi yang akurat, kita ikut membentuk masyarakat yang lebih kritis dan tidak mudah termakan hoaks. Namun, regulasi saja tidak cukup.
Masyarakat harus belajar untuk tidak langsung mempercayai semua video yang beredar di media sosial. Mengkritisi sumber, memeriksa konteks, dan mengenali tanda-tanda manipulasi adalah langkah sederhana tetapi sangat penting.
Pada akhirnya, teknologi seperti Google Veo 3 adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi inovasi yang menolong banyak bidang, tetapi juga bisa berubah menjadi alat manipulasi yang merusak demokrasi.
Tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menghilangkan nilai kebenaran.
Di tengah derasnya arus digital, menjaga kepercayaan publik adalah tantangan terbesar sekaligus kewajiban kita bersama.
Jika kita mampu mengawasi, mengedukasi, dan memanfaatkan teknologi ini secara etis, maka AI bukanlah ancaman, melainkan mitra dalam membangun komunikasi politik yang lebih transparan dan beradab. ***
