BERBAGI News – DPRD NTB telah mengadakan rapat paripurna untuk mendorong peningkatan PAD. Anggota DPRD seperti Ketua Komisi I DPRD NTB, H. Lalu Wirajaya, menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi daerah agar PAD bisa tumbuh pesat.
Saat ini, PAD NTB masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Pada tahun 2025, PAD NTB hanya mencapai sekitar Rp 1,2 triliun, yang merupakan sekitar 20-25% dari total APBD.
Ini angka yang kecil, karena APBD NTB secara keseluruhan mencapai sekitar Rp 5-6 triliun per tahun. DPRD berharap bahwa melalui berbagai upaya, termasuk implementasi PAD NTB, PAD bisa ditingkatkan menjadi sumber utama APBD pada 2026, dengan target minimal 40-50% dari total APBD. Ini berarti PAD harus naik drastis, mungkin mencapai Rp 3-4 triliun atau lebih, untuk mencapai ambisi tersebut.
Data tersebut menunjukkan bahwa DPRD melihat PAD NTB sebagai instrumen utama untuk mencapai target itu. Program ini, bertujuan menarik investasi hingga Rp 1.000 triliun dalam 10 tahun, dengan fokus pada sektor pariwisata, pertanian, dan infrastruktur.
Peningkatan PAD melalui investasi ini akan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Saat ini, DAU dan DAK masih menyumbang sekitar 70-80% dari APBD NTB, yang membuat daerah ini rentan terhadap kebijakan pusat. Jika PAD bisa menjadi sumber utama, NTB akan lebih mandiri dalam mengelola anggaran untuk pembangunan, kesehatan, dan pendidikan. Ini terdengar logis, bukan?.
Dari sisi positif, bahwa PAD NTB bisa menjadi jembatan menuju kemandirian. DPRD menyebutkan bahwa program ini telah menarik investasi awal, tapi diketahui dari konteks bahwa ada komitmen dari investor untuk sektor pariwisata di Mandalika dan pertanian di Sumbawa.
Jika PAD meningkat, seperti yang diharapkan DPRD, ini akan menciptakan multiplier effect, lebih banyak investasi berarti lebih banyak lapangan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan konsumsi lokal dan pendapatan daerah.
DPRD juga mendorong revisi peraturan daerah untuk memudahkan investasi, seperti insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi di NTB. Ini bisa menarik lebih banyak modal, terutama dari sektor swasta. Misalnya, jika pariwisata tumbuh, PAD dari retribusi wisata dan pajak hotel bisa melonjak.
Namun, saya tidak bisa begitu saja menerima ini sebagai jaminan kemandirian. Ada banyak
tantangan yang membuat saya ragu apakah ini bukan sekadar harapan kosong. Pertama, target
DPRD untuk membuat PAD sebagai sumber utama APBD pada 2026 terdengar ambisius.
PAD
NTB dirancang untuk jangka panjang (10 tahun), tapi DPRD ingin hasil cepat. Pada 2025, PAD
hanya Rp 1,2 triliun, dan untuk mencapai 40-50% dari APBD yang mungkin naik menjadi Rp 7-8
triliun pada 2026, PAD perlu tumbuh 3-4 kali lipat dalam tiga tahun. Ini sulit, terutama karena
investasi besar seperti yang dijanjikan PAD NTB masih dalam tahap perencanaan.
Kedua, ada risiko bahwa peningkatan PAD ini tidak merata dan tidak berkelanjutan. DPRD
mendorong optimalisasi potensi daerah, tapi tidak spesifik sektor mana yang akan diprioritaskan.
Jika fokus hanya pada pariwisata seperti Mandalika, yang sudah kontroversial karena penggusuran
dan manfaat yang tidak merata, maka masyarakat kecil mungkin tidak merasakan dampaknya.
Jika PAD meningkat tapi hanya dari sektor elit, ini tidak akan membangun kemandirian sejati. Selain itu, NTB rentan terhadap bencana alam, seperti gempa 2018 yang menghancurkan infrastruktur. Jika investasi tidak tahan bencana, PAD bisa turun drastis. Fluktuasi ekonomi global yang bisa membuat investor mundur, seperti yang terjadi pasca-COVID.
Ketiga, ada aspek politis yang membuat saya skeptis. PAD NTB adalah program gubernur, tapi
jika DPRD hanya “mendorong” tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, ini bisa menjadi retorika belaka. Saya ingat kasus-kasus di daerah lain di mana target PAD tinggi tapi gagal karena korupsi atau birokrasi.
Jika PAD NTB menjadi sumber utama APBD, ada risiko bahwa anggaran dialokasikan untuk proyek yang tidak prioritas, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Misalnya, DPRD ingin PAD digunakan untuk membiayai pembangunan, tapi tanpa transparansi, ini bisa disalah gunakan.
Dalam pandangan saya, kemandirian bukan hanya tentang angka PAD, tapi juga tentang bagaimana uang itu digunakan untuk mengurangi kemiskinan, yang masih tinggi di NTB.
Meskipun demikian, saya percaya bahwa ada peluang nyata jika semua pihak serius. DPRD bisa
memainkan peran penting dengan mengawasi implementasi PAD NTB dan memastikan investasi
bermanfaat bagi semua.
Pemerintah pusat juga perlu mendukung, seperti memberikan insentif lebih besar. Masyarakat NTB harus terlibat, mungkin melalui partisipasi dalam perencanaan. Jika berhasil, PAD NTB bisa menjadi contoh bagaimana daerah bisa mandiri tanpa bergantung pada pusat. Tapi jika gagal, ini akan menjadi harapan kosong yang mengecewakan, seperti banyak program sebelumnya.
Berdasarkan data, PAD NTB memiliki potensi sebagai jembatan menuju kemandirian, tapi tantangannya besar. Target DPRD untuk PAD sebagai sumber utama APBD 2026 realistis jika ada komitmen, tapi tanpa langkah konkret, ini bisa jadi ilusi.
Saya berharap NTB bisa belajar dari pengalaman masa lalu dan membuat program ini berhasil. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah ini jembatan atau harapan kosong. ***
