BERBAGI News – Bank BNI kembali menjadi sorotan setelah sebuah video viral menunjukkan pergerakan massa di sekitar Menara BNI Pejompongan.
Menurut saya sebagai mahasiswa yang belajar komunikasi, persoalan ini bukan semata tentang keamanan fisik gedung, melainkan soal bagaimana informasi beredar begitu cepat dan sering kali kehilangan konteks. Video pendek yang tersebar luas memunculkan interpretasi liar karena masyarakat lebih cepat percaya pada potongan visual dibandingkan menunggu klarifikasi resmi.
Isu yang berkembang bermula dari ajakan viral di media sosial yang mendorong masyarakat untuk menarik uang tabungan dari bank-bank BUMN seperti BNI.
Ajakan ini muncul karena kekhawatiran terhadap pembentukan BP Danantara yang dianggap berpotensi membuka celah penyalahgunaan dana, bahkan dibandingkan dengan kasus 1MDB di Malaysia. Padahal secara faktual, kinerja BNI sepanjang 2024 menunjukkan kondisi yang sangat stabil.
Tabungan tumbuh 11 persen secara tahunan, porsi CASA berhasil dijaga di angka 70 persen, rasio kredit bermasalah atau NPL membaik dari 2,1 persen menjadi 2 persen, pertumbuhan kredit mencapai 11,6 persen, dan total aset meningkat menjadi Rp 1.129,8 triliun.
Laba bersih juga naik dari Rp 20,9 triliun menjadi Rp 21,5 triliun. Selain itu, seluruh operasional bank diawasi oleh BI, OJK, dan berada dalam perlindungan LPS sehingga dana nasabah tidak bisa sembarangan dipindahkan atau digunakan untuk kepentingan lain.
Masalah utama yang muncul bukan terletak pada keuangan BNI, tetapi pada persepsi publik yang mudah terpengaruh oleh rumor, terutama ketika menyangkut uang. Banyak masyarakat tidak memahami apa itu BP Danantara, bagaimana mekanisme pengawasan bank bekerja, dan bagaimana perlindungan dana nasabah diatur secara hukum.
Rendahnya literasi digital membuat informasi viral lebih cepat dipercaya daripada klarifikasi resmi. Selain itu, komunikasi lembaga keuangan yang cenderung formal dan kaku sering kali tidak bisa mengimbangi penyebaran narasi emosional di media sosial.
Akibatnya, publik lebih fokus pada rasa takut daripada pada data dan fakta yang sebenarnya menunjukkan stabilitas.
Kejadian yang menimpa BNI Pejompongan ini menunjukkan betapa rentannya institusi besar terhadap dinamika media sosial. Bukan karena ada kerusakan atau gangguan nyata, tetapi karena persepsi publik bisa berubah hanya dalam hitungan detik setelah sebuah video tersebar.
Masyarakat sering kali menganggap visual sebagai bukti absolut, padahal video tanpa konteks itu seperti membaca satu kalimat dari sebuah buku lalu mengklaim paham seluruh ceritanya. Dalam kasus ini, pergerakan massa sebenarnya hanya melintas, tetapi framing di media sosial memunculkan kekhawatiran seolah terjadi serangan atau kerusuhan.
Sebagai mahasiswa KPI, saya melihat ini sebagai kegagalan kolektif dalam memahami cara kerja informasi di era digital. Kasus ini juga menyentuh isu yang lebih luas tentang bagaimana negara kita masih belajar menavigasi ruang digital.
Pemerintah, perusahaan, media, dan masyarakat sama-sama harus beradaptasi. Kalau hanya salah satu yang bergerak, misinformasi akan terus menjadi masalah yang merepotkan semua pihak. Karena itu, penting bagi semua institusi—termasuk BNI—untuk tidak hanya merespons ketika sudah viral, tetapi proaktif membangun ekosistem informasi yang sehat.
Saya juga merasa bahwa fenomena ini memperlihatkan betapa komunikasi krisis harus menjadi kemampuan inti setiap lembaga. Klarifikasi BNI sudah cukup menenangkan, tetapi respon ideal seharusnya muncul jauh lebih cepat.
Di zaman di mana rumor bisa menyebar lebih cepat daripada klarifikasi, perusahaan harus berpikir seperti media: real-time, responsif, dan dekat dengan audiensnya. Terkadang institusi terlalu formal dalam menyampaikan pernyataan resmi, padahal publik hari ini lebih membutuhkan narasi yang terasa manusiawi dan langsung menjawab kegelisahan mereka.
Ada hal lain yang cukup penting, yaitu budaya “asal share” yang masih kuat di kalangan masyarakat. Banyak orang membagikan video viral bukan karena mereka yakin kebenarannya, tetapi karena mereka merasa perlu untuk ikut serta dalam percakapan online.
Budaya ini membuat hoaks dan misinformasi seperti bola salju yang terus membesar. Dari perspektif mahasiswa komunikasi, saya percaya bahwa literasi digital bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, tetapi sudah menjadi kemampuan dasar layaknya membaca dan menulis. Tanpa kemampuan ini, publik akan terus menjadi korban konten viral yang menyesatkan.
Selain itu, saya melihat kasus ini sebagai refleksi bahwa masyarakat Indonesia masih lebih terpengaruh oleh kekhawatiran kolektif dibandingkan data faktual. Situasi apa pun yang melibatkan kerumunan cepat sekali ditafsirkan sebagai bahaya, padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Ini juga menunjukkan bahwa publik masih memiliki trust issue terhadap lembaga-lembaga besar; kalau tidak ada komunikasi cepat dan terbuka, mereka langsung menganggap yang terburuk.
Karena itu, perusahaan seperti BNI tidak cukup hanya memberikan klarifikasi, tetapi juga harus membangun hubungan komunikasi jangka panjang yang membuat masyarakat merasa bahwa mereka benar-benar transparan dan dapat dipercaya.
Di sisi lain, melihat potensi baik dari cara BNI merespons bahwa mereka cukup sigap menarik pegawai demi keamanan. Dari kacamata mahasiswa, ini memperlihatkan adanya kesadaran bahwa keamanan manusia lebih penting daripada operasional. Namun tetap saja, tindakan internal seperti itu perlu diimbangi dengan komunikasi eksternal yang sama cepatnya agar publik tidak membuat asumsi sendiri.
Pada akhirnya, insiden ini bukan sekadar kejadian viral, tetapi bukti bahwa komunikasi adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik. Tanpa komunikasi yang kuat, situasi aman pun bisa terlihat seperti bencana.
Sebaliknya, dengan komunikasi yang tepat, bahkan isu sensitif bisa diselesaikan secara elegan. Bagi saya sebagai mahasiswa KPI, ini menjadi pelajaran bahwa di masa depan, profesi komunikasi akan semakin krusial dalam mencegah kesalahpahaman publik dan menjaga stabilitas sosial.
Solusi yang diperlukan adalah meningkatkan kecepatan dan kedekatan komunikasi publik dari BNI maupun pemerintah. Penjelasan harus disampaikan dalam bahasa yang sederhana, lugas, dan mudah dicerna, bukan sekadar kalimat resmi yang terlalu teknis.
Edukasi literasi finansial dan literasi digital juga harus diperkuat melalui platform yang paling sering digunakan masyarakat, seperti TikTok dan Instagram, agar informasi benar dapat bersaing dengan rumor.
Transparansi mengenai BP Danantara perlu diperjelas, terutama terkait batasan kewenangan, mekanisme pengawasan, dan jaminan bahwa dana nasabah tidak dapat dialihkan begitu saja. Dengan komunikasi yang lebih terbuka dan humanis, rasa percaya publik dapat dipulihkan dan potensi panic reaction dapat dicegah.
Sebagai mahasiswa KPI, saya melihat bahwa isu ini merupakan bukti bahwa di era digital, kekuatan narasi lebih menentukan daripada kekuatan angka. Walaupun BNI memiliki kinerja keuangan yang sehat, publik tetap bisa panik karena narasi negatif lebih cepat menyebar dan lebih mudah dipahami daripada laporan keuangan.
Di sinilah tantangan komunikasi terbesar. Institusi besar harus berhenti hanya berbicara kepada regulator dan mulai berbicara kepada masyarakat dengan cara yang relevan. Menurut saya, stabilitas keuangan hari ini bukan hanya tentang menjaga likuiditas, tetapi juga menjaga kepercayaan.
Dan kepercayaan hanya dapat dipertahankan melalui komunikasi yang responsif, jelas, dan merangkul masyarakat, bukan melalui pernyataan formal yang hanya cocok dibaca di ruang rapat.
Sebagai mahasiswa KPI, saya melihat bahwa tantangan utama dalam kasus ini adalah rendahnya literasi media masyarakat yang masih mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Selain itu, perusahaan besar seperti BNI sebenarnya perlu merespons lebih cepat agar narasi tidak dikuasai oleh konten viral yang tidak lengkap.
Klarifikasi yang mereka keluarkan memang menenangkan situasi, tetapi tetap menunjukkan bahwa komunikasi krisis harus dilakukan sejak detik pertama isu muncul, bukan setelah berkembang menjadi kegaduhan di media sosial. ***
