Program Makan Siang Gratis: Kebijakan Publik atau Pengalihan Isu Politik?

Oleh : Ratna Zalya

Opini526 Dilihat

BERBAGI News – Program makan siang gratis kembali menjadi perhatian publik. Di atas kertas, ide ini tampak mulia — menjamin asupan gizi anak, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengurangi ketimpangan sosial.

Banyak negara telah menunjukkan bahwa program serupa berhasil meningkatkan partisipasi sekolah dan kesehatan anak. Namun di Indonesia, isu ini justru memicu perdebatan besar: apakah ini kebijakan publik yang visioner, atau hanya strategi politik yang dibungkus dengan nama kesejahteraan?.

Dilema itu muncul karena pelaksanaan suatu program sosial tidak pernah terjadi dalam kekosongan. Saat program ini diluncurkan bersamaan dengan situasi politik yang ketat, masyarakat berhak untuk bersikap kritis.

Baca Juga:  Membongkar Paradigma Apatisme Politik di Kalangan Generasi Muda

Terlebih, program dengan anggaran besar selalu memunculkan pertanyaan: seberapa siap negara untuk mendanai dan mengawasi pelaksanaannya? Apakah infrastruktur logistik, sistem distribusi, hingga sumber daya manusia sudah ditentukan? Atau apakah program ini dijalankan lebih cepat daripada kemampuan negara untuk melaksanakannya?

Kritik tidak muncul karena orang-orang menolak ide pemberian makan siang gratis, tetapi karena banyak yang melihat adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan mendesak dan kesiapan kebijakan.

Baca Juga:  Keselamatan Masyarakat Adalah Tanggung-jawab Negara (Sebuah Kajian Sosiologi Hukum atas Reaksi Masyarakat Terhadap Himbauan Pemerintah "Shalat Di Rumah”)

Di tengah berbagai masalah seperti ketahanan pangan, pendidikan, dan peluang kerja, program ini dianggap oleh sebagian orang sebagai “pemanis politik” yang mudah menarik simpati, tetapi belum tentu mengatasi masalah yang mendasar.  

Gambar program makanan bergizi gratis

Pertanyaan yang muncul selanjutnya bukan hanya tentang apakah program makan siang gratis ini memiliki dampak positif atau negatif, tetapi lebih kepada: apa yang sebenarnya menjadi prioritas? Apakah pemerintah menganggapnya sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang, atau hanya sebagai upaya untuk meredakan kritik terhadap masalah lain yang lebih rumit? Keterbukaan, tanggung jawab, dan perencanaan yang baik adalah elemen penting untuk menjawab keraguan tersebut.

Baca Juga:  OPINI: Purbaya Effect dan Transformasi Komunikasi Politik di Era Digital

Menurut saya MBG itu cukup bagus dan punya banyak hal positif. Kadang memang ada kekurangan, tapi semuanya tetap bermanfaat dan layak dihargai. Intinya, MBG oke dan punya potensi buat generasi kedepan jadi lebih baik lagi. ***

banner 336x280