Dukungan terhadap perpanjangan status tanggap darurat juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Ketua DPRA Zulfadhli menilai kebijakan tersebut penting untuk menjaga fleksibilitas anggaran, mempercepat koordinasi lintas instansi, serta menghindari hambatan birokrasi dalam penanganan bencana.
DPRA merekomendasikan agar pemerintah Aceh memprioritaskan sektor kesehatan dan pengungsian, mempercepat perbaikan infrastruktur kritis seperti jalan dan jembatan, serta melakukan normalisasi sungai guna mencegah banjir susulan di tengah potensi hujan lanjutan.
Pemerintah Aceh menegaskan, perpanjangan status tanggap darurat bukan hanya untuk merespons kondisi saat ini, tetapi juga sebagai fondasi menuju pemulihan yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Dengan dukungan pemerintah pusat, DPR Aceh, dan seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah optimistis penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif, sehingga keselamatan warga terjaga dan pemulihan Aceh dapat dipercepat. (IP)
