BERBAGI News – Peristiwa peringatan dini BMKG soal hujan lebat disertai angin kencang di NTB mulai 9 – 11 Desember 2025 mencerminkan akumulasi risiko bencana yang berasal dari perubahan iklim ekstrem dan minimnya kesiapsiagaan infrastruktur di wilayah wisata rawan banjir bandang.
Ketika curah hujan tinggi mengguyur Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa menjelang libur Natal dan tahun baru, rasa was-was masyarakat mudah berubah menjadi kepanikan jika evakuasi dan SOP darurat tak siap, terutama di sekitar Gunung Rinjani yang rentan longsor.
Masyarakat di daerah rawan seringkali tidak memiliki akses informasi real-time atau jalur evakuasi efektif, sehingga fenomena seperti “bukit menangis” akibat erosi tanah jadi pemicu kerugian besar bagi petani dan pelaku usaha wisata.
Data BMKG per 9 Desember 2025 tunjukkan potensi gelombang tinggi hingga 2,5 meter dan hujan ekstrem, mirip banjir Lombok Timur sebelumnya yang lumpuhkan ribuan hektar sawah. Meski Pemprov NTB siapkan stok pangan stabil seperti inspeksi Wakil Bupati Lombok Barat di pasar Gerung, tingkat kesiapsiagaan BPBD masih dipertanyakan dengan stok relawan minim di kabupaten pinggiran.
Dalam situasi demikian, masalah cuaca kecil bisa jadi pemicu lumpuh ekonomi jika pemerintah daerah tak responsif terhadap data BMKG dan sinergi lintas sektor lemah.
Peringatan BMKG ini bukan sekadar alert cuaca, tapi indikator krisis kepercayaan antara warga dan aparat bencana. Ketika info lambat, aspirasi keselamatan tak tertampung, dan penanganan pasca-bencana berlarut, masyarakat rentan alami trauma berkepanjangan yang rugikan pariwisata NTB hingga miliaran rupiah.
Kerugian potensial dari longsor atau banjir urban di Mataram jadi bukti bahwa kelalaian mitigasi justru perburuk kondisi warga, terutama UMKM wisata yang andalkan akhir tahun.
Untuk mencegah dampak luas, Pemprov NTB perlu perkuat sistem early warning via app BMKG terintegrasi, bangun command center BPBD dengan Babinsa dan relawan kampus, serta tingkatkan literasi bencana di sekolah dan UIN Mataram.
Selain itu, simulasi evakuasi rutin dan peta risiko daerah rawan harus diperluas agar warga paham cara adaptasi damai terhadap cuaca ekstrem. Ketika masyarakat merasa dilindungi dan dilibatkan, risiko bencana dapat ditekan, dan kepercayaan terhadap kebijakan daerah pulih.
Dinamika cuaca lokal turut pengaruhi sensitivitas warga terhadap respons pemerintah. Ketika proses mitigasi dianggap hanya formalitas elite dan tak sentuh kebutuhan desa kecil, jurang ketakutan semakin melebar.
Warga rentan cenderung pasrah karena minim akses data cuaca akurat, edukasi, dan ruang partisipasi forum dialog bencana. Akibatnya, ketegangan rawan menumpuk tanpa penanganan komprehensif seperti NTB Bermunajat 17 Desember yang seharusnya jadi momentum persiapan.
Dalam konteks daerah wisata, lemahnya komunikasi publik BMKG-Pemda jadi faktor perburuk situasi. Informasi prediksi hujan, rute aman, serta stok logistik sering tak disampaikan jelas ke masyarakat pedesaan.
Ketertutupan data ini ciptakan ruang spekulasi dan ketakutan. Ketika aparat tak hadir komunikatif, warga kehilangan pegangan, lalu ekspresikan kekhawatiran lewat kepindahan massal yang malah picu kemacetan lalu lintas.
Solusi berkelanjutan harus orientasi penguatan tata kelola bencana dan partisipasi warga. Pemda pastikan proses pengambilan keputusan transparan, libatkan kelompok rentan dalam pelatihan relawan publik.
Kebijakan mitigasi bukan sekadar dokumen, tapi cerminan kebutuhan nyata warga. Bangun kembali kepercayaan bukan perbaiki jalan rusak pasca-banjir, melainkan relasi aparat-warga substansial.
Peringatan BMKG NTB 9-11 Desember 2025 dikeluarkan pagi 9 Desember di seluruh Lombok dan Sumbawa, potensi dampak banjir longsor di 15 kecamatan rawan. Lokasi fokus: Sekitar Rinjani, Mataram, Lombok Timur.
Bagi Penulis, warga di zona rawan sering tak punya wadah koordinasi cepat saat hujan deras. Ketika suara kekhawatiran tak didengar dan kebijakan bencana dianggap tak berpihak, kepanikan jadi jalan terakhir tunjukkan ketidakpuasan.
Menurut Penulis, solusi berkelanjutan arahkan penguatan hubungan aparat-warga. Kepercayaan hanya dibangun lewat keterbukaan dan pelibatan dalam simulasi bencana. Pemerintah penuhi kebutuhan informasi mereka, risiko sosial ditekan, dan peristiwa lumpuh wisata tak terulang.
Foto Penulis: Aprilia Sulistiawati, Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Mataram.
