BERBAGI News – Peristiwa pembakaran gedung DPRD NTB mencerminkan akumulasi ketegangan sosial yang berasal dari kemiskinan dan ketertindasan yang dialami sebagian masyarakat.
Ketika kebutuhan dasar sulit terpenuhi dan akses terhadap layanan publik tidak merata, rasa frustasi mudah berubah menjadi tindakan emosional.
Masyarakat yang hidup dalam kondisi rentan sering kali tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi secara efektif, sehingga konflik menjadi jalan terakhir untuk menunjukkan ketidakpuasan.
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kemiskinan di NTB pada Maret 2025 mencapai 11,78 persen, atau sekitar 654 ribu jiwa. Meski terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, tingkat kemiskinan yang cukup tinggi ini memperlihatkan bahwa banyak warga masih bergantung pada sektor informal dan tinggal di wilayah yang minim layanan publik.
Dalam situasi demikian, masalah kecil bisa menjadi pemicu ledakan sosial besar apabila pemerintah tidak responsive terhadap keluhan masyarakat.
Aksi pembakaran kantor pemerintahan sejatinya bukan sekadar tindakan kriminal, tetapi juga indikator krisis kepercayaan antara masyarakat dan institusi negara. Ketika aspirasi warga tidak tertampung, ketidakadilan dirasakan, dan proses penanganan masalah berjalan lambat, masyarakat rentan mengambil tindakan yang merugikan diri sendiri dan negara.
Kerugian puluhan miliar rupiah akibat peristiwa ini merupakan bukti nyata bahwa konflik sosial justru semakin memperburuk kondisi masyarakat, terutama kelompok miskin.
Untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa, pemerintah perlu memperkuat pengentasan kemiskinan secara struktural, membuka saluran aspirasi yang lebih inklusif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Selain itu, pendidikan sosial dan literasi demokrasi perlu diperluas agar masyarakat memahami cara menyampaikan pendapat secara damai. Ketika warga merasa dihargai dan dilibatkan, konflik dapat ditekan, dan kepercayaan terhadap negara dapat kembali dibangun.
Selain itu, dinamika politik lokal turut mempengaruhi sensitivitas masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah. Ketika proses politik dianggap hanya menguntungkan elite dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat kecil, jurang ketidakpercayaan semakin melebar.
Kaum tertindas cenderung tidak melawan secara langsung karena minimnya akses terhadap pendidikan politik, informasi, dan ruang partisipasi yang setara. Akibatnya, aspirasi mereka kerap terpinggirkan, dan ketegangan sosial terus menumpuk tanpa penanganan yang komprehensif.
Dalam konteks politik daerah, lemahnya komunikasi publik pemerintah menjadi faktor penting yang memperburuk situasi. Informasi mengenai penanganan kasus, kebijakan sosial, serta proses hukum sering kali tidak disampaikan secara jelas kepada masyarakat.
Ketertutupan informasi ini menciptakan ruang bagi spekulasi dan ketidakpercayaan. Ketika pemerintah tidak hadir secara komunikatif, masyarakat kehilangan pegangan, lalu memilih mengekspresikan kemarahan melalui tindakan destruktif yang sebenarnya tidak menguntungkan siapa pun.
Oleh karena itu, solusi politik yang berkelanjutan harus berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan partisipasi warga. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan berlangsung secara transparan, serta melibatkan kelompok rentan dalam forum-forum dialog publik.
Dengan demikian, kebijakan tidak hanya menjadi produk birokrasi, tetapi juga cerminan kebutuhan nyata masyarakat. Membangun kembali kepercayaan publik bukan sekadar memperbaiki infrastruktur yang rusak, melainkan memperbaiki relasi antara negara dan warga secara substansial.
Pembakaran Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat terjadi pada sabtu,30 Agustus 2025. Lokasi pembakaran DPRD terjadi di jalan Udayana, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Bagi Penulis, masyarakat yang hidup dalam kondisi serba terbatas sering kali tidak memiliki wadah yang memadai untuk menyampaikan keluhan.
Ketika suara mereka tidak di dengar dan kebijakan publik dianggap tidak berpihak, konflik menjadi jalan terakhir untuk menunjukkan ketidakpuasan.
Menurut Penulis, solusi politik yang berkelanjutan harus mengarah pada penguatan hubungan antara negara dan warga. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui keterbukaan, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Pemerintah memenuhi kebutuhan mereka, ketegangan sosial dapat ditekan, dan peristiwa serupa tidak akan terulang. ***
