Mataram, BERBAGI News — Dewan Energi Nasional (DEN) menegaskan pentingnya riset perguruan tinggi dan kemandirian daerah dalam mengakselerasi transisi energi nasional.
Hal tersebut mengemuka dalam Sosialisasi bertajuk “Akselerasi Kapasitas Publik dengan Pemahaman Kebijakan Energi Nasional dan Isu Strategis, serta Cadangan Energi Nasional” yang digelar bersama Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (20/8/2026). Hadirnya PP 40/2025 tentang KEN menandai arah baru tata kelola energi nasional.
Dalam regulasi tersebut, Anggota DEN Sripeni Inten Cahyani menggarisbawahi perubahan paradigma terhadap energi nuklir yang kini tidak lagi menjadi pilihan terakhir, melainkan penggerak dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) dan dekarbonisasi.
Inten mencontohkan negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang bersiap mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada rentang tahun 2031–2035. Sementara itu, Indonesia menargetkan operasionalisasi PLTN pada rentang 2032–2034.
“Tanpa nuklir, kita tidak akan bisa mempercepat penyiapan pemenuhan kebutuhan permintaan energi yang nantinya akan tumbuh secara eksponensial, sekaligus untuk mempercepat program dekarbonisasi nasional,” ungkap Inten.
PP KEN, imbuh Inten, juga menekankan pemanfaatan energi secara lebih berkelanjutan melalui peningkatan peran energi baru dan terbarukan (EBT), serta pengurangan bertahap ketergantungan pada energi fosil dalam bauran energi nasional.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DEN Surono menyampaikan bahwa salah satu indikator keberhasilan implementasi PP KEN adalah terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi. Oleh karena itu, langkah strategis seperti mandatori B50 dan optimalisasi gas domestik terus didorong untuk menekan impor minyak dan LPG, serta mendorong transisi energi.
Surono juga menekankan pentingnya riset dan optimalisasi energi lokal untuk mendorong terciptanya transisi energi dan ketahanan energi di wilayah, di mana NTB memiliki potensi energi terbarukan seperti panas bumi, surya, hingga angin.
“Ketahanan dan kemandirian energi nasional akan baik dan terjamin bila masing – masing daerah memiliki ketahanan dan kemandirian energinya sendiri,” ungkap Surono.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Mataram Dr. Sitti Latifah dalam sambutannya menyampaikan bahwa NTB memiliki beragam potensi sumber daya energi yang perlu dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu, peran akademisi diperlukan dalam menjembatani kebijakan, riset dan kebutuhan masyarakat.
“Perguruan tinggi memiliki peran penting yang menjembatani antara kebijakan, pengetahuan, inovasi maupun kebutuhan masyarakat. Jadi, perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia, tapi juga bertanggungjawab untuk menghasilkan riset dan inovasi yang menjawab persoalan nyata di masyarakat,” ungkap Sitti.
Guna mengakselerasi percepatan EBT di NTB, Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Arifin menyebutkan bahwa Provinsi NTB telah memiliki payung hukum melalui Perda Rencana Umum Energi Daerah, dan Peta Jalan NZE.
Pihaknya juga aktif menjalin kemitraan dengan badan usaha, investor, serta pemerintah provinsi tetangga untuk pengembangan PLTS, PLTB, hingga interkoneksi sistem supergrid di wilayah Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur.
Dari sisi penyediaan pasokan ketenagalistrikan, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTB, Yondri Zulfadli, menyatakan kesiapan PLN dalam mendukung pengembangan EBT dan transisi energi.
PLN berkomitmen untuk terus menjaga keandalan sistem kelistrikan di NTB, baik dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat maupun sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui kegiatan sosialisasi ini, DEN berharap tercipta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha dalam mempercepat terwujudnya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional yang berkelanjutan. ***
